Bumi Ratu News - Kejari Pringsewu melalui Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) melakukan pendampingan hukum penyaluran BLT Dana Desa (DD) Tahun 2021 di Pekon Bumi Ratu (Selasa, 31/08/2021). Acara tersebut dilaksanakan di Gedung Sasana Krida, Bumi Ratu, dari Pukul 09.00 WIB s/d selesai.

Ismali selaku Kepala Pekon Bumi Ratu mengatakan dalam sambutannya “Semoga penyalurannya BLT Pekon Bumi Ratu sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan adanya pendampingan hukum ini bisa meminimalisir pemerintah pekon terjerat kasus hukum”.

Sugiyanto selaku Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pekon (DPMP) Kabupaten Pringsewu juga turut memberikan sambutan, “Kita ada 2 pengawasan, setiap uang negara ada yang mengawasi bukan uang milik nenek moyang kita, yaitu Pengawasan Internal dan Eksternal. Setiap perencanaan bisa berubah, dan pendampingan ini sangat penting. Tidak ada dana desa yang tidak transparan”.

Dedy Hendarta, S.H selaku Jaksa Pengacara Negara, Kabupaten Pringsewu dalam sambutannya menyampikan “Kita butuh improvisasi, sehingga pembangunan program pemerintah bisa berjalan meskipun di masa pandemi Covid-19. Pendampingan ini merupakan pelaksanaan instruksi dari Presiden yang kemudian diteruskan sebagai perintah Jaksa Agung, bahwa kami dalam masa pandemi Covid-19 ini wajib membantu aparatur pemerintah sampai ke level paling ujung yaitu pemerintah pekon. Tujuannya adalah supaya pihak-pihak atau pejabat yang terkait penyaluran bantuan merasa nyaman, dalam artian tidak salah sasaran. Memang ada aturan dan undang-undangannya, terkait penyaluran bantuan langsung tunai ini”.

“Berdasarkan kitab suci (Aturan Perundang-undangan) bahwa BLT tahun 2021 ini sasarannya adalah khusus untuk warga miskin, bukan untuk warga yang terdampak Covid. Harapan saya supaya ini dilakukan verifikasi kembali terkait data penerima BLT di Pekon Bumi Ratu, agar tepat sasaran” Ungkapnya.

“Kenapa harus selalu di verifikasi ? Karena program BLT ini merupakan program perlindungan sosial, yang merupakan bagian dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di Desa” Lanjut Dedy Hendarta, S.H dalam sambutannya.