Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital (Permenkomdigi) Nomor 5 Tahun 2025 adalah peraturan yang mengatur Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Publik di Indonesia, yang mulai berlaku pada 25 Maret 2025. Peraturan ini mewajibkan PSE Publik untuk mendaftar dan mematuhi ketentuan baru, termasuk tata kelola data sesuai risiko dan pemanfaatan Komputasi Awan dari Pusat Data Nasional.

• Pendaftaran Wajib: PSE Publik yang sudah ada sebelum peraturan ini berlaku wajib mendaftar paling lambat satu tahun setelah peraturan berlaku.
• Pembaruan Regulasi: Permenkomdigi No. 5 Tahun 2025 mencabut dan menggantikan peraturan sebelumnya, yaitu Permenkominfo No. 5 Tahun 2015 dan Permenkominfo No. 10 Tahun 2015.
• Klasifikasi Data: Salah satu aturan baru adalah mewajibkan klasifikasi data sesuai risiko penyelenggara sistem elektronik.
• Pemanfaatan Komputasi Awan: PSE Publik diwajibkan untuk menggunakan layanan Komputasi Awan yang diselenggarakan di Pusat Data Nasional.
• Pengawasan: Kementerian Komunikasi dan Digital akan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan sistem elektronik lingkup publik.
• Dasar Hukum: Peraturan ini memiliki dasar hukum, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.